SOMASI


Apa itu somasi? Mungkin kita pernah mendengar mengenai seseorang mendapatkan surat somasi dari seorang advokat/kuasa hukum, bahkan ada juga yang takut apabila sampai mendapatkan surat somasi dari seorang advokat. 

Dalam dunia bisnis sudah hal biasa jika terjadi sebuah perikatan antara pihak-pihak, sebut saja hubungan antara kreditur dan debitur, dalam sebuah kasus ada pihak debitur yang lalai terhadap pelaksanaan prestasinya, sehingga pihak kreditur geram dan bahkan meminta bantuan seorang advokat untuk membantu memberikan somasi sebagai peringatan kepada debitur agar prestasinya dapat terlaksana, walau pada prinsipya somasi dapat diajukan oleh siapa saja oleh warga negara walau tanpa bantuan seorang advokat. Berikut ini penulis akan membahas apa itu somasi.

Jika kita menelusuri kata somasi dalam KUH Perdata maka kita tidak akan menemui istilah tersebut, namun somasi dapat diartikan sebagai peringatan atau teguran agar debitur melaksanakan prestasinya/kewajibannya, dalam artian somasi yang bersifat teguran ini akan disampaikan hanya apabila debitur dengan nyata tidak menjalankan prestasinya/lalai sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Jadi jika perjanjian yang dibuat para pihak berjalan sebagaimana harapan masing-masing pihak maka tidak perlu somasi dibuat serta disampaikan dan ditujukan kepada debitur untuk mengingatkan prestasinya. 

Kalimat somasi dalam KUH Perdata juga dapat diistilahkan sebagai “surat perintah” dan dapat dilihat di dalam Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menegaskan: Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Dalam hubungan keperdataan serta kenyataan yang terjadi tidak jarang pihak kreditur menyatakan pihak debitur wanprestasi. namun untuk menyatakan debitur wanprestasi  secara legal adalah dengan menempuh jalur pengadilan dan harus mendapatkan putusan hakim untuk menyatakan hal tersebut. 

Untuk langkah awal dan menempuh tahap selanjutnya (gugatan ke pengadilan) haruslah didahului dengan adanya somasi/teguran sebagai peringatan ia telah lalai terhadap pretasinya. Kebiasaan yang sering terjadi pada masyarakat kita paling banyak penerbitan somasi sampai 3 kali, karena dinilai tidak adanya  iktikad baik untuk melaksanakan prestasinya, dengan interval waktu antara somasi awal dengan berikutnya yang tidak ditentunkan, hanya disesuaikan dengan kepentingan sipemberi somasi, dan setelah itu sipenerima tetap saja melalaikannya.

Hal ini berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak krediturYang dinyatakan sekepadanya secara tertulis ini adalah teguran/surat somasi

Namun dalam beberapa pendapat para praktisi hukum menyebutkan somasi bukanlah hal yang harus mutlak dilakukan sebelum dilakukannya gugatan wanprestasi ke pengadilan. karena dengan tidak dijalankannya prestasi sebagaimana yang telah disepakati masing-masing pihak telah menjadi dasar utama untuk melakukan gugatan akibat kelalaian.

Somasi dalam artian luas tidak sebatas hal yang dipaparkan sebelumnya, karena somasi sifatnya adalah teguran untuk memperingati yang disampaikan secara tertulis. Dapat ditujukan kepada orang yang telah melanggar hukum maupun yang dapat merugikan orang lain, sengaja atau tidak sengaja,  bahkan dapat dipergunakan sebagai teguran kepada pihak yang mencemarkan nama baik seseorang, sebagai perintah agar dilakukaknya penyampaian permintaan maaf yang disampaikan pada forum terbatas atau melalui media pemberitaan publik, serta permintaan klarifikasi kebenaran.

Bahkan dalam realisasi somasi juga digunakan sebagai bentuk perwujudan undangan dari pemberi somasi ke penerima somasi untuk menghadapnya untuk melangsungkan musyawarah agar wanprestasinya/kelalaiannya diselesaikan secara baik-baik tanpa menempuh jalur pengadilan.

Dalam penyusunannya/pembuatan draf somasi pun tidak ada aturan bakunya, hanya saja harus disesuaikan dengan pokok permasalahan yang terjadi, setidaknya memuat  tempat dan tanggal terbit surat somasi, disebutkan somasi/surat teguran (somasi 1, 2, dan atau 3), identitas serta alamat para pihak, uraian timbulnya somasi dan dampak/efek dari perbuatan yang dilandasi dasar hukum, permintaan batas pelaksanaan isi teguran/somasi, yang terpenting redaksinya harus jelas tidak bertele-tele.

Demikian, semoga bermanfaat.


Belum ada Komentar untuk "SOMASI"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel