Tak Memberikan Nafkah, Suami Bisa Diperkarakan

Ketika seorang pria berkomitmen dengan seorang wanita untuk menikah ketika itulah tanggung jawabnya akan bertambah dikarenakan ia akan menjadi kepala rumah tangga. Ketika ijab qabul pernikahan dikatakan sah, maka itulah awal permulaan suka dan duka biduk rumah tangga dimulai. Dalam membina rumah tangga tidak selamanya dihiasi dengan romantisme, adakalanya rumah tangga diuji dengan segala permasalahan, ketika menghadapi masalah inilah kedewasaan, kesabaran, kewarasan  akan jadi jalan keselamatan rumah tangga atau sebaliknya menjadi jalan menuju jalan perceraian. 


Salah satu contoh permasalahan rumah tangga yang kerap terjadi diantaranya adalah pihak suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, bukan hanya 1 bulan lamanya, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun padahal ia tidaklah dalam keadaan prasejahterah. 

Secara hukum istri dapat memperkarakan suami baik secara hukum perdata maupun secara hukum pidana. Secara perdata istri dapat mengajukan gugatan nafkah kepada suami melalui pengadilan, dan secara pidana istri dapat melaporkan suami kepada pihak kepolisian karena dapat dianggap sebagai kejahatan penelantaran terhadap keluarga.   



Hal tersebut berdasarkan Undang-undang Perkawainan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 34 ayat (1) berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Dan dalam Pasal 34 Ayat (3): “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepengadilan”.

Yang perlu dipahami bahwa suamilah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Dan istri dapat melakukan gugatan kepengadilan tanpa harus bercerai dari suaminya.

Sementara secara hukum pidana istri dapat melaporkan suami kepada kepolisian dengan kategori kejahatan penelantaran sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Penelantaran yang dimaksud dalam UU PKDRT ini dalam Pasal 9 adalah “melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.



Selanjutnya dalam Pasal 49 UU PKDRT mengatakan setiap orang yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Telah jelaslah dasar hukum untuk istri melakukan langkah hukum demi menuntut hak yang seharusnya diberikan oleh suami.

Penulis menyarankan jika anda berniat untuk menempuh langkah hukum pidana ada baiknya dipertimbangkan dengan fikiran yang jernih, karena alangkah baiknya permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Namun jika tidak ada pilihan lain sudah hak anda untuk menempuh jalur hukum yang tersedia untuk memberikan efek jera bagi suami anda. Demikian yang dapat penulis paparkan,semoga bermanfaat. terimakasih

Baca Juga:


Belum ada Komentar untuk "Tak Memberikan Nafkah, Suami Bisa Diperkarakan"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel