PERSELINGKUHAN YANG DAPAT DIPIDANAKAN

"PERSELINGKUHAN" YANG DAPAT DIPIDANAKAN


Diawal perjalan bahterah rumah tangga sudah tentu akan dibina dengan kasih sayang dan penuh dengan rasa cinta yang saling tercurahkan antara keduanya, dan selalu diselimuti dengan cita-cita, impian indah hingga harapan dapat hidup sampai menua bersama. Terkadang itu semua berubah perlahan seiring waktu berjalan akibat mulai bermunculan segudang permasalahan dan cobaan rumah tangga, sehingga tidak jarang rumah tangga seseorang tidak sesuai dengan maksud dari tujuan pernikahan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Sebahagian keluarga sengaja memilih dan menempuh jalan perpisahan melalui perceraian yang sebelumnya telah diawali konflik, salah satunya dikarenakan perselingkuhan. Bahkan diantara mereka menuding pasangannya telah melakukan perselingkuhan, benar atau tidaknya tudingan itu hanya bisa dibuktikan dengan pembuktian.



Kata-kata perselingkuhan secara jelas tidaklah ditemukan dan dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan hanya ditemukan kata zina dan/atau perzinahan (Overspel). Untuk mengetahui apakah arti dari “perselingkuhan” yang dimksud itu masuk dalam unsur zina yang diatur KUHP atau tidak, maka KUHP mempunyai definisi tersendiri. Seperti yang diatur dalam pasal 284 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1 .a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.
2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
Pasal 27 BW (KUHPerdata) mengatakan, seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama seorang perempuan atau sebaliknya. Mereka yang tunduk pada pasal ini tidak boleh berzina dengan orang lain. Jika dilakukan berarti memenuhi unsur perzinahan. Dalam pasal Pasal 27 BW (orang Eropa dan yang dipersamakan) ada perbedaan antara mereka yang tidak tunduk (orang yang beragama Islam).
Zina menurut KUHP mempunyai makna persetubuhan, termasuk dalam unsur perbuatan zina jika telah terjadi hubungan persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya dan salah satunya atau keduanya telah terikat perkwinan, dan harus didasari rasa suka sama suka bukan karena paksaan dari salah satu pihak. Jika karna paksaan penggunaan Pasal 284 KUHP ini tidak tepat melainkan masuk pada unsur pasal pemerkosaan.
Maka, tidak termasuk kedalam delik perzinahan/ tidak dianggap zina jika yang melakukan persetubuhan adalah Bujang dan Dara, dan/atau keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah menurut hukum positif.
Menurut para ahli hukum, dan dalam penafsiran KUHP R. Soesilo, definisi dari kata persetubuhan terinci lagi yaitu, dianggap sebagai tindakan zina=persetubuhan jika telah terjadi pertemuan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk proses mendapatkan anak keturunan. Jadi diantara  kemaluan laki-laki harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pidah meja atau ranjang karena alasan itu juga.
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP

Jika telah terjadi  perzinahan seperti apa yang termasuk pada pasal 284 KUHP tersebut, delik ini tidak akan serta merta dapat menjerat terduga perzinahan, jika yang melakukan pelaporan bukanlah salah seorang pasangan dari terduga perzinahan. Karena dalam pasal ini terdapat pengkhususan dalam pembuatan delik aduan, yaitu hak pengaduan hanya kepada pasangangan istri/suami yang telah dirugikan. Karena ini merupakan delik aduan absolute.

Tidak heran jika kita lihat adanya pasangan yang kedapatan oleh masyarakat melakukan perzinahan, diringkus dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diamankan, namun karena tidak adanya delik aduan absolute, maka terduga tersebut dilepaskan kembali oleh pihak kepolisian.

Untuk itu anak, saudara, mertua, masyarakat bahkan penegak hukum sekalipun tidak dapat melakukan delik aduan sebelum ada pelaporan dari pasangan mereka yang merasa dikhianati. Namun Penyidik tetap dapat melakukan proses pemeriksaan awal dalam artian untuk mempertimbangkan situasi sosial masyarakat untuk terjaganya situasi kondusif, aman, dan stabil. Dalam proses untuk pembuktian apakah memang terjadi delik zina maka alat bukti yang digunakan dalam membuktikan delik tersebut sama dengan yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Pada pasal 284 ayat (4) dijelaskan selama perkara ini belum diperiksa dimuka pengadilan pelapor dapat mencabut pengaduannya. Pada praktik hukum acaranya dan sebelum dimulai pemeriksaan dalam persidangan, hakim akan menanyakan kepada yang dirugikan/pengadu mengenai apakah pengaduannya akan dicabut atau tidak, bila pengadu tetap pada pengaduannya maka proses pemeriksaan pada tahap berikutnya akan dilaksanakan

(5) Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.

Pertanyaan apakah “Perselingkuhan” dapat dipidana atau tidak telah terjawab. Tidak hayal demi tercapainya tujuan pernikahan yang sesuai UU Pernikahan berbagai pihak menyarankan untuk menempuh jalan kekeluargaan tanpa harus masuk keranah pidana. Dan sebahagian besar dari  mereka yang telah kedapatan berzina oleh pasangannya memang memilih menyelesikan masalahnya secara kekeluargaan, dengan banyak pertimbangan. Salah satunya pertimbangan sikologis dan tumbuh kembang anak, keluarga besar kedua belah pihak, dan pandangan dunia sosial kepada mereka. Namun tetap juga akhirnya mereka memilih untuk bercerai dengan berbagai alasan yang diungkapkan didepan hakim Pengadilan Agama sesuai hukum acaranya (Private). Namun ada pula yang tetap bertahan dalam pernikahannya.
Demikian semoga bermanfaat.

----------------------------------------------------------------------

Referensi : Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Tentang Pernikahan
  KUHP, R. Soesilo, Poleteia-Bogor, 1995

Belum ada Komentar untuk "PERSELINGKUHAN YANG DAPAT DIPIDANAKAN"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel